Sanksi Akan Diberikan Presiden Jokowi Apabila Perusahaan Tak Dahulukan Kebutuhan Energi Dalam Negeri

Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya, diperigatkan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewajibkan penyediaan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Sanksi Akan Diberikan Presiden Jokowi Apabila Perusahaan Tak Dahulukan Kebutuhan Energi Dalam Negeri
Sanksi Akan Diberikan Presiden Jokowi Apabila Perusahaan Tak Dahulukan Kebutuhan Energi Dalam Negeri
jasa backlink pbn

Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya, diperigatkan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewajibkan penyediaan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Jokowi menuturkan, hal itu sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).

"Ini adalah amanat dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Jokowi dikutip dari suara.com, Senin (3/1/2021).

Jokowi memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional terkait pasokan batu bara.

Jokowi, menyampaikan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri adalah prioritasnya. Menurut Kepala Negara, sudah ada mekanisme domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.

"Ini mutlak jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan perusahaan yang melanggar akan mendapat sanksi yakni tak akan mendapatkan izin ekspor. Bahkan pemerintah, kata Jokowi, tak segan-segan mencabut izin usahanya.

Terkait pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), Kepala Negara juga meminta kepada produsen LNG baik itu Pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri.