Xi Jinping Telepon Putin, Nyatakan China Dukung Rusia

Presiden China Xi Jinping kembali muncul. Ia memberi pesan ke dunia bahwa China akan makin mesra ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya dikabarkan melakukan komunikasi via telepon Rabu (15/6/2022). Ia menegaskan bahwa Beijing akan terus mendukung Moskow terkait "kedaulatan dan keamanan" negara itu.

Xi Jinping Telepon Putin, Nyatakan China Dukung Rusia
Xi Jinping Telepon Putin, Nyatakan China Dukung Rusia
jasa backlink pbn

Presiden China Xi Jinping kembali muncul. Ia memberi pesan ke dunia bahwa China akan makin mesra ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya dikabarkan melakukan komunikasi via telepon Rabu (15/6/2022). Ia menegaskan bahwa Beijing akan terus mendukung Moskow terkait "kedaulatan dan keamanan" negara itu.

Di kesempatan yang sama, Xi juga memuji hubungan media negara. Ia menyebut Rusia dan China berada pada "momentum pembangunan yang baik dalam menghadapi gejolak dan perubahan global".

Baca Juga: Lord Rangga Eks Sunda Empire Coba Cegah World War 3 dengan DM Instagram Vladimir Putin

Ia menyampaikan Beijing bersedia mengintensifkan koordinasi strategis antara kedua negara. Ia juga menambahkan China siap untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Rusia dalam organisasi internasional dan mendorong tatanan internasional dan pemerintahan global menuju pembangunan yang lebih adil dan masuk akal.

Ini merupakan panggilan kedua Xi sejak Putin melancarkan serangan ke Ukraina 24 Februari. China sendiri telah menolak mengutuk serangan tersebut dan kerap dicap Barat memberikan perlindungan diplomatik untuk Rusia dengan mengecam sanksi AS-Eropa serta penjualan senjata ke Kyiv.

Baca Juga: Ukraina Status Darurat, Operasi Militer Diumumkan Putin

Sikap China sendiri telah membawa keprihatinan negara Barat. Sebelumnya China didesak untuk membantu terciptanya perdamaian dengan aktif berbicara ke Putin.

Sementara itu, Kremlin juga membenarkan komunikasi antara media pemimpin itu. Disebutkan bahwa Xi Jinping dan Putin sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dalam menghadapi sanksi Barat yang "melanggar hukum".